Piala Dunia U-20 yang semula digelar di Indonesia membuat Presiden Jokowi berselisih dengan partainya sendiri. Jokowi dianggap sebagai "gangguan ideologis".
Indonesia tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dan terkena sanksi FIFA. Di balik hilangnya status kandang adalah gelombang vokal kader PDI Perjuangan yang menolak timnas Israel berlaga di negara tersebut.
Ketua Dewan Pusat Agama dan Keyakinan PDI Perjuangan, Hamka Haq, menegaskan penolakan timnas Israel sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip yang diwariskan Sukarno.
Sikap ini kemudian tercermin dari perilaku PDI yang menolak kader Perjuangan. Gubernur Bali I Wayan Koster mengirimkan surat kepada Menpora Zainudin Amali pada 14 Maret lalu. Di dalamnya, ia menyerukan kebijakan yang melarang timnas Israel berlaga di Provinsi Bali. Delapan hari berselang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menolak.
FIFA menanggapi penolakan dua pemimpin daerah yang menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia U-20 tersebut. Persatuan Sepakbola pada Sabtu 25 Maret 2023 membatalkan agenda undian, pengundian, babak penyisihan tim yang akan digelar pada 31 Maret 2023 di Bali. Ini diikuti dengan penghapusan soundtrack FIFA U20 World Cup 2023 dari situs resminya pada Selasa, 28 Maret 2023.
Menurut Hamka, kader partai PDI Perjuangan yang setia pada ideologi Bung Karno jelas menolak Israel bersaing di Indonesia. Namun, Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) tak menunjukkan penolakan.
“Bung Karno selalu mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengakui negara Israel sampai Israel mengakui Palestina merdeka. Ini yang dipegang PDI Perjuangan sampai sekarang,” ujarnya.
Hamka secara blak-blakan menyebut Jokowi mengalami “perbedaan ideologis” karena posisinya yang bertentangan dengan ideologi Bung Karno. Menurutnya, perbedaan sikap Jokowi dengan partainya sendiri tidak menjadi masalah. Menurutnya, hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan tidak harus selalu harmonis.
Bawono Kumoro, peneliti indikator politik Indonesia, menilai sikap PDI Perjuangan terhadap timnas Israel mencurigakan. Pasalnya, PDI Perjuangan memberikan alasan untuk menolak dukungan Israel terhadap Palestina sebelum pemilu 2024.
“Tiba-tiba PDIP berbicara lebih lantang, lebih lantang dari partai agama, partai Islam seperti PKS yang selama ini lebih vokal dalam isu Palestina-Israel,” kata Bawono.
Bawono menduga PDI Perjuangan ingin menghilangkan citra partai yang tidak bersahabat dengan pemilih Muslim. “PDIP selalu memiliki citra itu bukan? Sebagai partai nasional yang sekuler, pemilih Muslim cenderung melihatnya dari sisi isu Islam yang merupakan isu strategis bagi umat Islam,” katanya.
Sayangnya, PDI Perjuangan tidak menganggap penyelesaian masalah ini bisa membuat kesalahan. Bahkan sedikit pengetahuan tentang FIFA bisa membuat Indonesia kehilangan Piala Dunia U20.
"Jadi mereka mencoba untuk bermain, mereka mencari untuk memenangkan pemilihan, mereka menunggangi hal ini dengan asumsi bahwa Piala Dunia pasti akan terjadi dan FIFA tidak dapat membatalkannya," ujarnya.
Alhasil, baik Wayan Koster maupun Ganjar Pranowo sama-sama tidak menyangka atau mengharapkan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut Bawono, hal itu menimbulkan efek domino yang memperlemah hubungan politik dengan Jokowi.
"(Jokowi) bukan menikam partai oposisi, tapi partainya sendiri, gubernur partainya sendiri, di mana salah satu gubernurnya adalah orang yang sering dia dukung sebagai calon penggantinya," jelas Bawono.
Mempersiapkan hosting kelas dunia akan membutuhkan banyak usaha dan waktu pada akhir tahun 2019. Pemerintah bahkan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,4 triliun, salah satunya untuk menghidupkan kembali lima stadion di berbagai daerah yang akan digunakan untuk Piala Dunia U-20.
Berbagai keberatan publik terhadap partai-partai itu kemudian membuat Jokowi semakin berang. Menyiapkan strategi menengah dan mengutus Presiden PSSI Erick Thohir untuk melobi FIFA.
Jokowi menegaskan, keikutsertaan timnas Israel tidak ada hubungannya dengan kesinambungan posisi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Palestina.
"Jadi jangan campur adukkan olahraga dan politik," kata Jokowi, Selasa (28/3/2023).
Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali setuju dengan sikap Jokowi. Menurutnya, penolakan merupakan hal yang lumrah di negara demokrasi. Sejauh ini kelebihan dan kekurangannya masih bisa dikendalikan dan pemerintah bisa mengatasinya.
Baginya, benturan kepentingan sepak bola dan politik menghancurkan keduanya. Meskipun tim nasional Israel lolos ke Piala Dunia U-20 setelah finis kedua di Kejuaraan Eropa U-19 UEFA 2022. "Jika Israel mencapai Piala Dunia, itu akan melalui sepak bola, bukan politik. Kami ingin mengacaukan segalanya," kata Akmal.
Akmal juga menilai permintaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar timnas Israel berlaga di Singapura tidak mungkin dilakukan. "Nah, sekarang misalnya ya kita jadi tuan rumah, oh nanti misalnya Israel lolos ke final, di Singapura dong. Ya udah kepikiran gitu?" dia berkata.
Namun, menurut Riza Noer Arfan, pengamat hukum internasional UGM, sulit memisahkan sikap politik dari diplomasi dan sepak bola dunia. Karena Indonesia secara konstitusional tidak mengakui Israel sebagai negara.
"Menjadi tuan rumah itu sangat sulit. Ada bendera yang dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, yang sama sekali tidak bisa diterima," kata Riza.
Di sisi lain, negara-negara Barat tidak bisa serta merta memboikot Indonesia demi Rusia. Negara-negara anggota UEFA telah memainkan peran penting dalam sejarah kompetisi sepak bola dunia.
Juga mereka yang membangun FIFA. - Jadi kita tidak bisa mengikuti cara barat mendikte FIFA. Kami berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Kami tidak memiliki kemampuan seperti AS dan kawan-kawan harus mendikte FIFA," ujarnya.
Terlambat bagi Rizal untuk mencari solusi menghindari aturan FIFA, seperti berlaga di Singapura. Indonesia sudah berkomitmen dengan FIFA dengan kesepakatan yang ditandatangani beberapa tahun lalu. Menurut Riza, Indonesia tidak bisa melakukan diplomasi politik formal, seperti tekanan politik. Namun, dengan menggunakan cara tidak resmi, dengan strategi yang kuat dan persiapan yang matang, disrupsi FIFA bisa diantisipasi dalam pertandingan internasional tersebut.
Pada 2 April 2023, empat hari setelah Indonesia mengumumkan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Jokowi menghadiri acara Ramadhan yang diselenggarakan PAN. Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan bagaimana pemerintah menghabiskan waktu tiga tahun untuk mempersiapkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, namun dibatalkan oleh FIFA.
- Saya sakit kepala selama dua minggu terakhir karena bola. Benar-benar memusingkan karena apapun itu, sangat sulit untuk menjadi tuan rumah," kata Jokowi sambil geleng-geleng kepala di hadapan lima parpol papan atas itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar